Kebijakan fiskal merujuk pada serangkaian kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan dan pengeluaran pemerintah.
Pemerintah memiliki dua alat utama untuk mengatur perekonomian suatu negara, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.
Melalui kedua kebijakan ini, pemerintah dapat mengontrol tingkat pengeluaran, pendapatan, dan utang negara untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang diinginkan.
Kebijakan fiskal telah terbukti efektif dalam menangani krisis ekonomi di beberapa negara. Dengan mengatur pajak, pengeluaran publik, dan subsidi, pemerintah dapat merespons kondisi ekonomi yang berubah dengan cepat.
Jika diterapkan secara bijak dan efektif, kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen yang sangat kuat dalam mengatasi tantangan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Untuk memahami lebih dalam tentang kebijakan fiskal, mari kita telusuri penjelasannya berikut ini.
Baca Juga: Apa Itu Split Payment? Simak 5 Contohnya Di Sini!
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal merupakan konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes setelah terjadinya Depresi Besar pada tahun 1929 pasca Perang Dunia I.
Keynes berpendapat bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran suatu negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan tertentu untuk mengatur ekonomi makro negara.
Secara definisi, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga agar pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik.
Lebih spesifik, menurut OJK, kebijakan fiskal berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.
Di Indonesia, penerapan kebijakan fiskal sudah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dengan Undang-Undang Indische Comptabiliteitswet pada tahun 1944.
Undang-undang tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia untuk menyusun kebijakan fiskal mulai dari masa Proklamasi hingga tahun 1997 – 2003.
Setelah tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia tidak lagi didasarkan pada Indische Comptabiliteitswet 1944, melainkan berlandaskan pada analisis ekonomi negara yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.
Pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.
Baca Juga: Mengenal Bisnis Kreatif Di Era Milenial Dan Gen Z
Tujuan Kebijakan Fiskal
Setelah menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, kita akan mengeksplorasi beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan kebijakan fiskal.
Berikut adalah beberapa hal yang menjadi sasaran dari kebijakan fiskal:
1. Menjaga Stabilitas Harga
Pemerintah memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam perekonomian, terutama dalam mengatur harga barang di pasar.
Dalam konteks inflasi, ada tiga jenis inflasi yang bisa terjadi, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga yang diatur oleh pemerintah.
Inflasi inti terjadi ketika harga barang di pasar berubah karena faktor permintaan dan penawaran, tanpa memperhitungkan faktor-faktor sementara seperti musim atau perubahan cuaca.
Sementara itu, inflasi harga bergejolak terjadi ketika harga barang berubah akibat dari faktor-faktor sementara tersebut, seperti musim kemarau atau penghujan.
Namun, yang lebih menarik perhatian adalah inflasi harga yang diatur oleh pemerintah. Dalam komponen inflasi ini, pemerintah memiliki kekuasaan untuk menetapkan harga maksimum atau minimum untuk beberapa produk tertentu.
Sebagai contoh, pemerintah bisa menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) atau tarif listrik.
Kebijakan pemerintah dalam mengatur inflasi ini dapat berdampak besar terhadap perekonomian dan masyarakat.
Misalnya, jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, hal ini bisa menyebabkan penurunan permintaan dari masyarakat karena biaya hidup mereka meningkat.
Dampaknya, industri migas juga akan terpengaruh, yang selanjutnya akan berdampak pada sektor ekonomi lainnya.
2. Mendorong Investasi
Salah satu tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi para investor dan pelaku pasar modal.
Dengan menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan menguntungkan, pemerintah berharap dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di negara tersebut.
Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang berinvestasi, memperbaiki infrastruktur yang mendukung kegiatan investasi, dan meningkatkan keamanan hukum bagi investor.
Dengan meningkatnya jumlah investasi, pemerintah juga dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor usaha.
Pajak yang diterima dari perusahaan-perusahaan ini akan menjadi sumber pendapatan penting bagi negara, yang dapat digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, dengan adanya investasi yang berkembang, akan tercipta lapangan kerja baru yang akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dengan demikian, tujuan dari kebijakan fiskal tidak hanya memberikan manfaat bagi investor dan pelaku pasar modal, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian negara secara keseluruhan.
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi Negara
Tujuan lain dari kebijakan fiskal adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi negara sekaligus mengembangkannya.
Dengan menerapkan kebijakan fiskal yang tepat, pemerintah berharap dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di negara tersebut. Ini mencakup sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.
Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengontrol pengeluaran dan pemasukan negara untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil.
Langkah-langkah seperti pengaturan pajak, pengeluaran pemerintah, dan insentif ekonomi dapat memengaruhi aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Misalnya, dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor korporat.
Di sisi lain, dengan mengendalikan pengeluaran pemerintah, pemerintah dapat menghindari defisit anggaran yang berlebihan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
4. Meningkatkan Kualitas SDM
Salah satu tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masyarakat, khususnya dalam hal teknologi dan perekonomian.
Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bersaing di pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan akan membawa dampak positif pada peningkatan kesejahteraan hidup mereka.
Peningkatan kualitas SDM dapat dicapai melalui berbagai kebijakan fiskal yang mendukung pendidikan dan pelatihan.
Misalnya, pemerintah dapat memberikan insentif pajak kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan pelatihan kepada karyawannya.
Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan anggaran untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah dan universitas, serta menyediakan fasilitas dan peralatan pendidikan yang mutakhir.
Dengan demikian, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan berkualitas, yang akan meningkatkan kualitas SDM secara keseluruhan.
Dengan kualitas SDM yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan-tantangan ekonomi dan teknologi yang kompleks di era globalisasi saat ini.
Hal ini akan membawa manfaat baik bagi individu maupun bagi kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan.
Baca Juga: Apa Itu Iklan Online? Ini Jenis Dan Keuntungannya
Instrumen Kebijakan Fiskal
Instrumen kebijakan fiskal merupakan komponen yang digunakan oleh pemerintah untuk memelihara stabilitas ekonomi makro suatu negara.
Instrumen-instrumen kebijakan fiskal di Indonesia mencakup:
1. Pendapatan Negara (Pajak)
Salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara.
Pajak ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan yang digunakan untuk pembangunan dan penyediaan berbagai layanan kepada masyarakat.
Pajak bersifat wajib dan diatur secara resmi dalam undang-undang, yang berarti warga negara harus membayarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengeluaran Negara
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menetapkan sejumlah dana yang akan digunakan setiap tahun untuk berbagai keperluan.
Dana ini dialokasikan untuk berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
Selain itu, APBN juga mencakup biaya operasional pemerintah seperti gaji pegawai, pembayaran layanan publik, serta berbagai program dan kegiatan lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan.
APBN disusun secara tahunan dan merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal untuk mengatur pengeluaran negara dan memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif.
3. Obligasi
Salah satu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah adalah penerbitan obligasi atau surat utang kepada warga negara.
Dalam hal ini, pemerintah meminta pinjaman kepada masyarakat dengan cara menerbitkan surat utang yang disebut obligasi publik.
Bedanya dengan utang luar negeri, obligasi publik memberikan imbal hasil kepada pemegangnya dalam bentuk kupon atau coupon rate.
Kupon ini adalah pembayaran bunga yang diberikan kepada pemegang obligasi sebagai imbal hasil atas pinjamannya.
Penerbitan obligasi publik merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk mendapatkan dana tambahan guna membiayai berbagai program pembangunan dan kegiatan lainnya.
Dana yang diperoleh dari penjualan obligasi ini kemudian digunakan oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, layanan publik, serta keperluan operasional lainnya.
Dengan demikian, obligasi publik merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah yang dapat membantu mencapai berbagai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Alokasi Anggaran
Salah satu instrumen terakhir dari kebijakan fiskal adalah alokasi anggaran.
Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan sejumlah dana yang dialokasikan untuk berbagai sektor dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Alokasi anggaran ini dapat disesuaikan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan saat itu.
Misalnya, dalam situasi krisis kesehatan seperti pandemi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran lebih besar untuk sektor kesehatan.
Dana tersebut dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, meningkatkan kapasitas rumah sakit, membeli alat medis, serta menyediakan layanan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat.
Dengan melakukan alokasi anggaran yang tepat, pemerintah dapat menanggapi perubahan kondisi dan kebutuhan ekonomi serta sosial yang terjadi di masyarakat.
Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan respons yang efektif terhadap berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh negara, sehingga tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
Baca Juga: 5 Cara Menyusun Anggaran Tenaga Kerja Langsung Bagi Bisnis
Contoh Kebijakan Fiskal
Setelah memahami konsep kebijakan fiskal, termasuk tujuan, jenis, dan instrumennya, mari kita tinjau beberapa contoh kebijakan fiskal di Indonesia:
1. Tax Amnesty
Tax amnesty merupakan salah satu contoh kebijakan di Indonesia yang diterapkan dengan memberikan pengampunan pajak kepada para wajib pajak yang melaporkan kekayaannya yang sebelumnya tidak dilaporkan atau dilaporkan tidak benar.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menggali potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Dengan memberikan insentif berupa pengurangan atau peniadaan pajak, pemerintah berharap dapat mendorong para wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.
2. Subsidi BBM dan Gas
Kebijakan subsidi BBM dan gas adalah salah satu kebijakan fiskal yang memberikan dukungan berupa pengurangan harga jual kepada konsumen atas bahan bakar minyak (BBM) dan gas.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga stabilitas harga dan memperlancar mobilitas serta transaksi ekonomi masyarakat.
Subsidi ini memberikan dampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan penggunaan alat masak.
3. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah kebijakan fiskal yang mengatur harga jual maksimum untuk beberapa barang tertentu, terutama obat-obatan dan sembako (sembilan bahan pokok).
Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari kemungkinan penyalahgunaan dalam menaikkan harga oleh para produsen atau pedagang.
Dengan menetapkan harga maksimum, pemerintah berusaha menjaga ketersediaan barang-barang penting dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan fiskal seperti ini, pemerintah berusaha untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi, seperti meningkatkan penerimaan negara, menjaga stabilitas harga, dan melindungi kepentingan konsumen.
Baca Juga: Profit Taking, Kunci Sukses Untuk Investor Jangka Panjang
Nah, itu tadi penjelasan mengenai kebijakan fiskal yang melibatkan pengaturan pajak sebagai pendapatan negara dan pengeluaran negara melalui anggaran.
Semoga bermanfaat dan menambah wawasanmu!
Sumber: