Surat Keterangan Fiskal: Fungsi dan Cara Mengajukannya

Surat keterangan fiskal merupakan sebuah dokumen yang menjadi perhatian utama bagi para pelaku usaha dan pengusaha di berbagai negara.

Secara sederhana, surat ini adalah bukti bahwa suatu entitas telah mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku di wilayahnya.

Namun, di balik kesederhanaannya, surat keterangan fiskal memainkan peran penting dalam menegakkan kepatuhan perpajakan dan memberikan jaminan bagi pihak terlibat dalam transaksi bisnis.

Dengan meningkatnya kompleksitas regulasi perpajakan, memiliki surat keterangan fiskal yang tepat dan akurat menjadi krusial untuk menghindari risiko hukum dan keuangan yang mungkin timbul.

Melansir dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019, surat keterangan fiskal atau SKF adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak selama periode tertentu untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.

Oleh karena itu, proses penerbitan surat ini sering kali melibatkan audit dan verifikasi yang ketat dari otoritas perpajakan.

Baca Juga: NPP Perusahaan: Cara Mendapatkan Dan Manfaatnya

Fungsi Surat Keterangan Fiskal

Surat ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk wajib pajak tertentu, dan berlaku dalam jangka waktu 1 bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan.

Ada beberapa fungsi SKF, yakni:

• Memenuhi Persyaratan: SKF digunakan untuk memenuhi persyaratan memperoleh pelayanan tertentu dari Kementerian/Lembaga (K/L) atau pihak lain.
• Pelaksanaan Kegiatan Tertentu: Juga digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu dari K/L atau pihak lain.
• Pembayaran Pajak bagi Orang yang Bepergian ke Luar Negeri: SKF dapat berfungsi sebagai surat keterangan untuk membayar pajak bagi orang yang bepergian ke luar negeri.

Selain itu, SKF juga memiliki beberapa kegunaan, yaitu:

• Pengadaan Barang dan Jasa: Diperlukan sebagai salah satu syarat untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
• Pengenaan PPh atas Pengalihan Real Estate: Digunakan untuk pengenaan PPh sebesar 0,5% atas pengalihan real estate kepada Special Purpose Company (SPC) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dalam skema tertentu.
• Permohonan Fasilitas Pengurangan PPh Badan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
• Permohonan Fasilitas Non-Fiskal Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri.
• Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
• Permohonan Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu.
• Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Umrah dan lainnya.

Baca Juga: Contoh Kebijakan Fiskal Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Syarat Pengajuan Surat Keterangan Fiskal

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pakal No. PER-03/PJ/2019, berikut beberapa syarat pengajuan SKF:

1. Surat permohonan harus diajukan sebagai langkah awal dalam proses pengajuan surat keterangan fiskal.
2. Jika surat permohonan disampaikan oleh kuasa Wajib Pajak, maka surat kuasa harus dilampirkan sebagai bukti legalitas.
3. Kartu identitas pegawai Wajib Pajak juga perlu disertakan jika pengajuan dilakukan oleh pegawai perusahaan yang bersangkutan.
4. Jika permohonan diajukan oleh pihak lain selain Wajib Pajak, surat penunjukan harus disertakan untuk memberikan kejelasan wewenang.
5. Fotokopi dokumen pendukung seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) perlu disertakan, terutama jika pengajuan dilakukan melalui KPP/KP2KP.

Kriteria Pengajuan Pemohon:

1. Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan SPT Masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir (jika berlaku).
2. Tidak memiliki utang pajak di KPP tempat terdaftar atau telah mendapatkan izin penundaan atau angsuran pembayaran pajak.
3. Tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan atau pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.

Baca Juga: 7 Strategi Koreksi Fiskal Untuk Menangani Krisis Ekonomi Global

Cara Mengajukan Surat Keterangan Fiskal

Pengajuan SKF bisa dilakukan secara offline dan online. Secara offline, berikut proses yang perlu kamu ikuti:

1. Membuat surat permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan.
2. Mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
3. Mengambil nomor antrean untuk dilayani di loket pelayanan.
4. Mengisi Formulir Permohonan Surat Keterangan Fiskal sesuai ketentuan yang tercantum dalam Lampiran huruf B PER-03/PJ/2019.
5. Setelah formulir permohonan diserahkan kepada petugas pelayanan, Surat Keterangan Fiskal (SKP) atau Surat Penolakan Surat Keterangan Fiskal (SKF) akan diterbitkan dalam waktu paling lambat 3 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Proses pengajuan SKF secara online:

1. Kunjungi laman resmi Ditjen Pajak di www.pajak.go.id.
2. Lakukan login menggunakan akun pajak kamu, kemudian di halaman dashboard, klik menu “Layanan”.
3. Pilih opsi “Info KSWP”.
4. Pada kolom “Untuk Keperluan”, klik menu “Surat Keterangan Fiskal (SKF)”.
5. Pilih jenis keperluan untuk pembuatan SKF di kolom laman “Keperluan Pencetakan SKF”. Sebagai contoh: Pengajuan permohonan pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto industri pada karya.
6. Isilah formulir dengan lengkap sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan.
7. Setelah permohonan disampaikan, sistem Ditjen Pajak akan memberikan SKF atau Surat Penolakan Surat Keterangan Fiskal secara otomatis.
8. Apabila status permohonan menunjukkan “Terpenuhi”, kamu dapat melanjutkan proses pencetakan SKF. Namun, jika salah satu variabel tidak terpenuhi, SKF tidak dapat dicetak dan kamu perlu memperbarui status kepatuhan hingga terpenuhi.

Baca Juga: Kebijakan Fiskal Ekspansif: Definisi, Tujuan, Dan Contohnya

Demikian penjelasan tentang fungsi, syarat, dan cara pengajuan surat keterangan fiskal.

Yuk, lengkapi dokumen bisnis ini untuk mempermudah bisnismu dalam mendapatkan fasilitas pajak!