4 Fungsi Pajak Dan Manfaatnya Untuk Pembangunan Negara

Sebelum menyelesaikan kewajiban pajak dan melaporkannya, penting untuk memahami fungsi pajak yang melandasi sistem perpajakan.

Di setiap negara, termasuk Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara yang vital.

Pajak berperan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua warga negara, baik itu Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dan dinilai mampu secara subjektif dan objektif.

Pembayaran pajak pun diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Beberapa contoh pajak yang diterapkan pada individu maupun badan usaha termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak usaha.

Fungsi pajak ini sangatlah penting karena memiliki dampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial.

Dengan membayar pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah, setiap wajib pajak berkontribusi pada kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang fungsi pajak menjadi penting sebelum memenuhi kewajiban dan melaporkan pajak.

Berikut adalah pembahasan menyeluruh mengenai peran penting pajak sebelum proses pembayaran dan pelaporan dilakukan.

Mengapa Bayar Pajak Penting?

4 Fungsi Pajak dan Manfaatnya untuk Pembangunan Negara

Foto: Menghitung Pajak (Freepik.com)

Masyarakat sebagai pembayar pajak tidak langsung mendapatkan imbalan dari negara atas uang pajak yang mereka bayarkan.

Namun, imbalannya dapat berupa pembangunan jangka panjang, kenyamanan dalam menggunakan fasilitas umum, jaminan kesejahteraan atau kesehatan, dan berbagai manfaat lainnya.

Secara ekonomi, pajak merupakan proses pemindahan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik yang dikelola oleh negara.

Dalam konteks hukum, masyarakat terikat oleh undang-undang untuk membayar pajak kepada negara.

Pemungutan pajak diatur dengan ketat dalam undang-undang, sehingga pelanggar pajak atau pengemplang pajak akan dikenakan sanksi yang tegas oleh negara.

Sanksi tersebut dapat berupa denda atau bahkan tindakan pidana. Sebaliknya, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola pajak tersebut dengan baik demi kepentingan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Berbagai aturan terkait pajak diatur dalam undang-undang, termasuk di dalamnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Fungsi Pajak untuk Pembangunan Negara

Dalam teori, sistem perpajakan memiliki beberapa fungsi krusial dalam sebuah negara, terutama untuk mencapai target pembangunan.

Beberapa peran utama sistem perpajakan tersebut termasuk:

1. Fungsi Anggaran

Pemerintah suatu negara memiliki rencana pembangunan yang disusun dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang membutuhkan sumber pembiayaan untuk diimplementasikan.

Analogi ini mirip dengan seorang pebisnis yang membutuhkan modal untuk meluncurkan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari sumber pendanaan eksternal, dan pajak merupakan salah satu sumber utamanya.

Menurut konsep demokrasi, pajak dihasilkan dari masyarakat, dikelola dan diawasi oleh masyarakat, dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln.

Oleh karena itu, pemungutan pajak adalah cara yang ideal untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan negara.

Fungsi anggaran pada pajak menjelaskan bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengisi bagian pendanaan dalam anggaran negara, yang dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pungutan pajak merupakan salah satu komponen pendapatan dalam APBN.

Dalam praktiknya, pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai komponen belanja negara. Namun, terkadang pendapatan pajak tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja pemerintah.

Oleh karena itu, di samping pajak, terdapat sumber pendapatan negara lainnya seperti dana hibah dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Meskipun demikian, pajak tetap menjadi sumber pendapatan utama dalam APBN.

Pemerintah menetapkan target pendapatan pajak setiap tahun sebagai bagian dari APBN.

Untuk mencapai target ini, pemerintah menerapkan berbagai ketentuan perpajakan yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan pajak dari berbagai sumber, termasuk aktivitas bisnis dan kepemilikan barang.

2. Fungsi Mengatur

Pajak berperan sangat penting dalam urusan negara terkait pendapatan dan keuangan negara, sehingga menjadi bagian integral dari kebijakan fiskal dalam konsep ekonomi negara.

Kebijakan fiskal mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara, termasuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang terdapat dalam APBN.

Kebijakan fiskal mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengelolaan APBN oleh pemerintah.

Oleh karena itu, setiap aturan baru terkait perpajakan yang dikeluarkan pemerintah, baik itu menambahkan objek pajak maupun memberikan insentif pajak, dianggap sebagai bagian dari kebijakan fiskal pemerintah.

Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kondisi anggaran negara.

Pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur keterlibatan masyarakat dalam pendanaan pembangunan negara.

Sebagai objek pengaturan, implementasi perpajakan selalu bersifat memaksa atau membebankan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.

Wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, harus membayar pajak sebagai bagian dari kewajiban mereka sebagai warga negara atau komitmen terhadap pembangunan negara.

Penerbitan aturan perpajakan oleh pemerintah menjadi dasar hukum bahwa seseorang atau badan usaha merupakan wajib pajak.

Aturan-aturan perpajakan selalu diperbaharui sesuai dengan kondisi tertentu, seperti dalam situasi ekonomi sulit akibat pandemi COVID-19.

Sebagai contoh, pemerintah menerbitkan aturan yang menghapuskan PPN untuk pembelian rumah baru sebagai upaya untuk memberikan insentif dan merangsang sektor properti di tengah krisis ekonomi.

3. Fungsi Redistribusi

Negara memiliki tanggung jawab penting untuk menjamin kesejahteraan seluruh masyarakatnya, terutama kelompok ekonomi rentan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah harus mengelola rencana pembangunan yang berpihak pada kelompok ekonomi rentan, yang tentunya terkait dengan alokasi anggaran dalam APBN.

Dalam konteks ini, peran pajak sebagai alat redistribusi ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah menggunakan pajak dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pajak lebih dikenakan kepada kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi, seperti pajak penghasilan, PPN, atau pajak badan usaha.

Sebaliknya, pemerintah memberikan insentif pajak kepada kelompok rentan yang cenderung memiliki pendapatan rendah, sehingga mereka tidak terlalu banyak terbebani dalam membiayai pembangunan negara.

Fungsi pajak sebagai alat redistribusi ekonomi mencerminkan prinsip ideal pembangunan negara, di mana pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.

Pajak yang besar ditarik dari kelompok masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi, dan dana tersebut dikelola untuk pembangunan serta bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa masyarakat yang lebih mampu juga mendapat manfaat dari pengenaan pajak tersebut.

Misalnya, patuhnya badan usaha dalam membayar pajak dapat meningkatkan citra mereka baik di mata masyarakat maupun pemerintah.

Sebagai dampaknya, ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan reputasi bisnis yang dijalankan oleh badan usaha tersebut.

4. Fungsi Stabilitas

Peran pajak tidak hanya terbatas sebagai alat pengatur dan penyedia anggaran bagi pemerintah, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam mencapai stabilitas ekonomi suatu negara.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem perpajakan menjadi salah satu komponen penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, terutama terkait dengan pengendalian inflasi.

Inflasi, yang merupakan kenaikan harga secara signifikan dalam jangka waktu tertentu, merupakan fenomena yang dapat menandakan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Namun, jika tidak diatur dengan baik, inflasi yang tinggi dapat merugikan masyarakat karena biaya hidup yang semakin tinggi.

Sebaliknya, deflasi, yaitu penurunan harga secara terus menerus, juga dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti penurunan pendapatan bagi produsen dan kesulitan dalam pengumpulan pajak bagi pemerintah.

Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal, termasuk aturan perpajakan.

Misalnya, dengan menaikkan pajak pada barang-barang tertentu yang memiliki dampak besar terhadap inflasi, pemerintah dapat mengurangi permintaan akan barang tersebut sehingga harga turun.

Sebaliknya, untuk mendorong permintaan dan mengatasi deflasi, pemerintah dapat memberlakukan insentif pajak atau stimulus ekonomi, seperti subsidi pajak, yang akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong inflasi.

Di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, pemerintah menetapkan target inflasi sebagai bagian dari kebijakan ekonomi mereka.

Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat memengaruhi tingkat inflasi agar tetap berada dalam batas yang diinginkan.

Dengan demikian, pajak dapat menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat Membayar Pajak

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak memberikan berbagai manfaat bagi berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemerintah.

Beberapa manfaat pajak tersebut meliputi:

Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum: Sebagian besar dana pajak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, tol, dan rumah ibadah. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah.
Peningkatan Fasilitas Pendidikan: Dana pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan universitas. Program-program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa Bidik Misi, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi contoh konkrit fungsi pajak dalam sektor pendidikan.
Fasilitas Transportasi Umum: Salah satu fungsi pajak adalah tersedianya fasilitas transportasi umum yang baik dan terjangkau bagi masyarakat. Ini membantu mengatasi masalah kemacetan dan mempermudah mobilitas penduduk di berbagai wilayah.
Peningkatan Fasilitas Kesehatan: Sebagian dana pajak dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga didanai dari penerimaan pajak, memberikan manfaat berupa akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Peningkatan Keamanan dan Ketertiban: Dana pajak juga digunakan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban dalam negeri. Ini mencakup pengadaan alat dan personel keamanan serta modernisasi dalam bidang pertahanan, termasuk keamanan darat, laut, dan udara.

Melalui pembayaran pajak, masyarakat turut berperan dalam pembangunan dan pemeliharaan berbagai infrastruktur serta fasilitas publik yang mendukung kesejahteraan dan keamanan bersama.

Secara prinsip, pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, dipergunakan oleh pemerintah untuk membiayai negara demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara, dan diharapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya dengan baik dan tepat waktu.

Sumber:

Tags: aturan pajak, bayar pajak, fungsi pajak, keuangan, manfaat pajak, pajak

4 Fungsi Pajak dan Manfaatnya untuk Pembangunan Negara