Baru-baru ini Menko Luhut menyebutkan bahwa utang pemerintah sejumlah Rp 7.000 triliun, terkecil di dunia. Cek fakta-fakta berikut yuk!
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa utang pemerintah sebesar Rp7.000 triliun merupakan yang terkecil di dunia.
“Pemerintah Indonesia hanya punya utang Rp7.000 triliun dan paling terkecil di dunia” ujar Luhut, dikutip dari Antara pada Selasa (9/8). Sejumlah utang tersebut juga digunakan untuk kegiatan yang produktif, seperti pembangunan jalan tol.
Pemerintah menggunakan dana utang dengan perhitungan yang benar dan mempertimbangkan return on investment, kata Luhut, seperti dikutip dari CNN Indonesia (9/8).
Baca Juga: Contoh Budget Plan dan Cara Membuatnya, Mudah Kok!
Rasio utang RI terhadap Produk Domestik Bruto juga diklaim lebih rendah, yaitu 40% jika dibandingkan dengan negara lain yang tembus 100% terhadap PDB. Aturan mengenai batas maksimal rasio utang diatur dalam UU No.17 Tahun 2003.
Menariknya, utang pemerintah diberitakan selalu bertambah setiap tahun. Ingin tahu dari mana pemerintah mendapat pinjaman dan bagaimana cara melunasinya? Simak sampai akhir, ya!
Apa Itu Utang Pemerintah RI?
Dilansir dari publikasi DJKN Kemenkeu, pemerintah mengelola utang negara berdasarkan undang-undang, best practices, dan prinsip kehatian-hatian (prudent).
Utang pemerintah tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan nasional dan disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR RI ketika membahas dan menetapkan APBN.
Pembangunan nasional membutuhkan dana yang besar yang dicantumkan dalam APBN. Sumber penerimaan untuk mendanai pengeluaran APBN berasal dari Pendapatan Negara dan Penerimaan Pembiayaan.
Pendapatan Negara berasal dari Perpajakan, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah. Sementara itu, Penerimaan Pembiayaan lain berasal dari penerimaan utang.
Setiap tahunnya, pengeluaran APBN pemerintah selalu meningkat. Hal tersebut tentu tak bisa dihindari sebagai upaya menuju negara yang lebih maju dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Seiring meningkatnya pengeluaran APBN, maka kebutuhan dana pembangunan juga semakin tinggi. hal ini menyebabkan pemerintah memutuskan untuk meminjam sejumlah dana untuk kegiatan produktif dengan ROI yang tinggi.
Jadi, dapat dikatakan bahwa utang pemerintah adalah sejumlah dana yang dipinjam oleh negara untuk membiayai APBN dan kegiatan produktif lain yang memiliki ROI yang tinggi.
Baca Juga: 6 Hal Ini Bisa Dilakukan Jika Punya Uang 1 Miliar untuk Bisnis
Mengapa Pemerintah Harus Berutang?
Jika negara bisa mencetak uang, mengapa tidak mencetak lebih banyak uang untuk membiayai APBN?
Mencetak uang terlalu banyak bisa menyebabkan hiperinflasi. Sebab, semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga juga akan naik dengan cepat. Itulah mengapa pemerintah tidak mencetak banyak uang untuk biaya APBN dan/atau untuk melunasi utang negara.
Akan tetapi, adanya kebutuhan belanja negara yang tidak terduga tentu tak bisa dihindari. Kebutuhan belanja darurat tersebut biasanya tak bisa dihindari atau ditunda, sebab bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
Misalnya, kebutuhan membangun rumah sakit darurat selama puncak pandemi lalu. Begitu pun dengan pembangunan infrastuktur lain yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Pembiayaan kebutuhan belanja melalui utang merupakan investasi yang dapat memenuhi keadilan antar generasi karena mewariskan aset bagi generasi mendatang.
Utang negara dibutuhkan untuk pembiayaan pembangunan infrastuktur tertentu yang pada akhirnya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hasil pembangunannya pun menjadi aset yang dapat digunakan oleh semua orang.
Utang pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum dan untuk membiayai proyek tertentu. Untuk pembiayaan umum, utang digunakan untuk belanja produktid dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Sementara itu, beberapa proyek yang biasanya didanai dari utang adalah proyek pembangunan bendungan, jalan tol, rel kereta, pelabuhan, bandara, dan lain-lain.
Baca Juga: Dampak Inflasi dan 4 Jenisnya yang Perlu Kamu Tahu
Sumber Utang Pemerintah RI
Pertanyaan selanjutnya adalah, darimana pemerintah mendapatkan pinjaman dana? Dilansir dari DJPPR Kemenkeu, ada beberapa jenis utang negara yang menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah, yaitu:
1. Pinjaman dalam Negeri
Pinjaman dalam negeri diperoleh dari Lender Dalam Negeri, dalam hal ini yaitu BUMN atau Pemerintah Daerah. Pembiayaan dalam negeri biasanya digunakan untuk pembiayaan jangka pendek untuk menutupi defisit APBN, mendukung pembangunan industri, dan infrastuktur.
2. Pinjaman Luar Negeri
Pinjaman luar negeri dapat diperoleh melalui perjanjian dan tidak berbentuk Surat Berharga Negara yang harus dibayar dengan syarat tertentu.
Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan, seperti pengadaan infrastruktur dan scholarship.
3. Surat Utang Negara
Surat Utang Negara atau obligasi merupakan surat berharga yang berupa pengakuan utang dalam mata uang tertentu yang dijamin pembayarannya oleh negara.
4. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih akrab disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas penyertaan aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valas.
Baca Juga: Sukuk Adalah Investasi Syariah yang Patut untuk Dicoba
Bagaimana Cara Pemerintah Melunasi Utang?
Setelah mengetahui sumber utang pemerintah, tentu muncul pertanyaan, bagaimana cara pemerintah melunasi utang-utangnya?
Ada beberapa cara negara menyelesaikan utang internasionalnya, di antaranya dengan memilik instrumen utang yang fleksibel. Pemerintah Indonesia menggunakan sistem debt swap untuk membayar pinjaman dari luar negeri.
Debt swap memiliki arti bahwa utang yang dipinjam dari negara pendonor akan ditukar menjadi program pembangunan tertentu yang menjadi perhatian dari negara tersebut.
Pemerintah juga berusaha menerbitkan SBN dengan biaya seefisien mungkin. Tujuannya adalah agar dapat mengurangi utang luar negeri. Sebab, SBN sepeti sukuk dapat dibeli oleh masyarakat umum. Nantinya, dana yang diterima pemerintah akan digunakan untuk belanja negara.
SBN dan sukuk dapat dibeli oleh masyarakat melalui Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Pemerintah juga berusaha menjaga komposisi utang domestik agar lebih besar dari valuta asing.
Untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, pemerintah kerap kali bekerja sama dengan perusahaan BUMN maupun swasta dalam pembangunan infrastuktur.
Nah, itulah penjelasan lengkap tentang utang pemerintah hingga cara melunasi utang tersebut.