Pernahkah kamu mendengar istilah administered price? Apakah kamu tau apa yang dimaksud dengan administered price?
Yuk, simak penjelasan lengkapnya dalam artikel berikut.
Bagi kamu yang masih awam dengan istilah perekonomian dan perdagangan, administered price mungkin terdengar cukup asing.
Namun istilah tersebut penting untuk kamu pahami karena cukup berhubungan dengan industri bisnis.
Jika dilihat pengertiannya menurut Bank Indonesia, administered price adalah harga produk baik barang atau jasa yang telah diatur oleh suatu pihak seperti pemerintah.
Misalnya harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan umum, dan lainnya.
Lalu, apa tujuannya dibuatnya harga yang diatur? Adakah dampaknya bagi pelanggan maupun pemilik bisnis?
Cari tahu jawabannya di bawah ini, ya.
Baca Juga: Beda Markup dan Markdown Pricing, untuk Tetapkan Harga Jual
Pengertian Administered Price
Administered price atau harga yang diatur adalah harga barang yang mengacu pada keputusan administratif, bukan berdasarkan permintaan atau penawaran pasar.
Biasanya, barang yang termasuk administered price merupakan produk yang dijual atau dihasilkan oleh pemerintah, perusahaan monopoli, atau badan publik.
Jadi, administered price bisa mencakup dua konteks. Pertama, dalam konteks ekonomi yang direncanakan secara terpusat.
Melansir laman Investopedia, administered price pada konteks ekonomi terpusat ini perencana pusat bisa menggunakan beberapa metode untuk menentukan nilai barang, jasa, dan faktor produksi untuk memperhitungkan biaya dan merencanakan produksi.
Ketika ada penurunan harga di pasar, perencana terpusat pun dapat menetapkan harga yang diatur untuk barang dan faktor produksi, baik secara implisit maupun eksplisit.
Kedua, harga yang diatur bisa dalam konteks ekonomi campuran.
Dalam hal ini, sebagian besar kapitalis penguasa dan pembuat kebijakan dapat memutuskan untuk mengganggu harga pasar sehingga bisa mencapai tujuan kebijakan tertentu.
Misalnya untuk menaikkan upah pekerja atau mendiskriminasikan dan melawan kelompok tertentu dalam masyarakat.
Kapitalis penguasa atau pembuat kebijakan juga mungkin percaya bahwa mereka harus menetapkan harga yang diatur di pasar untuk barang-barang tertentu dalam usaha mencapai tujuan dan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Dampak Inflasi Akibat Harga BBM Naik, Begini Penjelasannya
Contoh Administered Price
Setelah memahami pengertiannya, kamu juga perlu tahu contoh-contoh harga yang diatur.
Di Indonesia sendiri misalnya, administered price bisa kamu lihat dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 lalu.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.
Penetapan harga yang diatur ini dilakukan karena meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial.
Contoh harga yang diatur berikutnya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu saat dikeluarkannya kebijakan penetapan harga minyak goreng.
Pada beberapa waktu lalu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Curah.
Peraturan tersebut menetapkan harga jual minyak goreng curah dalam rangka menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar.
Sebab, langkanya minyak goreng sebagai kebutuhan pokok masyarakat membuat harganya melambung tinggi.
Beberapa barang lain yang juga dijual dengan harga sesuai ketetapan pemerintah ialah beras, gas, listrik, bahan bakar minyak, obat-obatan, hingga tiket transportasi.
Tidak hanya di Indonesia, administered price juga bisa ditetapkan oleh negara lain di dunia.
Misalnya sistem ekonomi yang direncanakan secara terpusat seperti diterapkan di Uni Soviet yang komunis atau Kuba menerapkan harga yang diatur secara ekstensif.
Contoh harga yang diatur lainnya ialah pengendalian harga dan pengendalian sewa di beberapa negara tertentu.
Kontrol harga biasanya dilakukan untuk menjaga keterjangkauan barang-barang tertentu dan untuk mencegah terjadinya kecurangan harga.
Kontrol harga bisa mencakup penetapan batas harga (maksimum), harga dasar (minimum), atau keduanya.
Harga yang diatur ini mungkin berlaku untuk barang-barang pokok seperti gula dan sabun, atau untuk harga yang lebih tidak berwujud seperti suku bunga.
Sementara itu, kontrol sewa dan stabilisasi digunakan untuk membatasi kenaikan sewa di kota-kota tertentu seperti yang diterapkan di New York.
Kontrol sewa ini digunakan untuk menjaga agar persediaan perumahan tetap terjangkau bagi masyarakat New York City.
Baca Juga: Efek Domino Kenaikan Harga BBM, Ini 4 Tarif yang Juga Naik
Tujuan Ditetapkannya Administered Price
Lantas, apa tujuan ditetapkannya harga yang diatur bagi suatu negara?
Tentu saja tujuan utama dari administered price ialah untuk menjaga kestabilan harga dari sebuah barang.
Dengan adanya kestabilan harga untuk produk-produk kebutuhan pokok, seluruh lapisan masyarakat pun akan lebih mudah dalam menjangkaunya.
Hal ini terlepas dari kemampuan atau daya beli dan tingkat ekonomi masyarakat.
Jadi meski di saat kekurangan atau kondisi yang tidak pasti, masyarakat tetap bisa menjaga daya belinya dalam menjangkau barang-barang kebutuhannya.
Selain itu, administered price juga ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan inflasi.
Pengaturan harga yang terjangkau bisa menjaga daya beli masyarakat sehingga mereka bisa terus berkontribusi dalam pergerakan ekonomi negara.
Meskipun beberapa ketentuan harga yang diatur oleh pemerintah mungkin menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tetapi kebijakan ini bisa menekan angka inflasi sehingga perekonomian negara tetap bertahan.
Baca Juga: Harga Batu Bara Naik 5%, Tertinggi Sepanjang Sejarah!
Dampak Administered Price
Membuat kebijakan harga yang diatur tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan.
Sebab, ada banyak pertimbangan yang perlu ditelaah oleh pemerintah sebelum mereka menetapkan harga barang.
Penetapan kebijakan harga harus tetap menguntungkan, tetapi di sisi lain juga tak boleh membebani masyarakat sebagai konsumen akhir.
Ketika pemerintah menentukan administered price terlalu rendah, kas atau pemasukan negara yang diterima biasanya lebih sedikit.
Jika hal ini terjadi, bukan tidak mungkin bagi pemerintah untuk melakukan pencabutan barang subsidi agar kas negara tetap stabil.
Sebaliknya, harga yang diatur terlalu tinggi dapat menyulitkan masyarakat sebagai konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.
Oleh karenanya, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan harga barang.
Meskipun harga yang diatur mungkin telah dianggap sebagai harga yang tepat, tetapi hal ini mungkin saja menimbulkan dampak tertentu di pasar.
Contohnya menimbulkan penurunan harga produk dari harga sebelumnya ketika pemerintah menentukan harga barang terlalu rendah.
Selain itu, harga yang diatur dengan tidak tepat bisa saja menyebabkan kelangkaan atau penimbunan barang sehingga masyarakat atau konsumen lebih sulit untuk menjangkaunya.
Harga yang diatur juga dapat mengakibatkan tingginya permintaan yang tidak dibarengi oleh ketersediaan produk.
Baca Juga: 5 Cara Penulisan Harga yang Benar dalam Mata Uang Rupiah
Itu dia penjelasan seputar harga yang diatur dalam perekonomian. Semoga informasinya bisa menambah pengetahuan kamu, ya.